atnike-nova-sigiro-isu-pelanggaran-ham-di-ikn-dan-psn-terkait-pengelolaan-tanah-dan-sumber-daya-alam

dianairvingphotography – Atnike Nova Sigiro, seorang aktivis hak asasi manusia (HAM) dan pengamat isu lingkungan, mengungkapkan keprihatinannya terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menilai bahwa masalah ini umumnya berkaitan dengan tata kelola tanah dan sumber daya alam (SDA) yang tidak adil.

Sejak pengumuman pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara, berbagai proyek pembangunan telah diluncurkan. Namun, banyak pihak mengkhawatirkan dampak sosial dan lingkungan dari proyek-proyek ini, terutama terhadap masyarakat lokal yang sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan.

Atnike mengidentifikasi beberapa pelanggaran HAM yang terjadi dalam konteks pengembangan IKN dan PSN, antara lain:

  1. Penggusuran Tanpa Ganti Rugi: Banyak masyarakat yang terkena dampak penggusuran untuk proyek pembangunan IKN tidak mendapatkan kompensasi yang layak. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.
  2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat: Keputusan terkait penggunaan tanah dan SDA sering kali diambil tanpa melibatkan masyarakat lokal. Atnike menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek.
  3. Kerusakan Lingkungan: Proyek-proyek besar yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan sering kali menyebabkan kerusakan ekosistem, yang pada gilirannya berdampak pada kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.

atnike-nova-sigiro-isu-pelanggaran-ham-di-ikn-dan-psn-terkait-pengelolaan-tanah-dan-sumber-daya-alam

Atnike menyerukan kepada pemerintah dan pihak terkait untuk:

  • Meningkatkan Transparansi: Proses pengambilan keputusan harus lebih transparan, termasuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang proyek yang akan dilaksanakan.
  • Pelibatan Masyarakat: Masyarakat setempat harus dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek, agar suara mereka didengar dan hak-hak mereka dilindungi.
  • Perlindungan Lingkungan: Regulasi yang lebih ketat perlu diterapkan untuk memastikan bahwa proyek pembangunan tidak merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal.

Atnike Nova Sigiro menegaskan bahwa pelanggaran HAM dalam konteks IKN dan PSN harus segera ditangani medusa88 link alternatif. Tata kelola tanah dan SDA yang adil dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan hak-hak masyarakat dan lingkungan. Pemerintah diharapkan dapat memperhatikan aspek-aspek ini dengan serius agar pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama masyarakat yang terdampak.

By admin